Pilarinformasi.com MUBA – Persoalan penanganan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muba terus menjadi prioritas Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud yang juga Kandidat Doktor dari Universitas Sriwijaya.
Hal tersebut juga diperkuat dengan riset atau penelitian Disertasi Pj Bupati Apriyadi Mahmud dalam kaitan pengentasan dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Muba.
“Ya, kalau kita lihat apa yang sudah diteliti oleh pak Apriyadi Mahmud ini dalam upaya memperbaiki manajemen tata kelola data kemiskinan di Muba sangat sejalan dengan visi Presiden Bank Dunia atau world bank pada tahun 2021 lalu,” ungkap salah satu narasumber dari Dosen ITB yang Tim Perumus Data Satu Data Indonesia, Dr Achmad Riqqi di sela FGD Bersama Pemangku Kepentingan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Tema “Model Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Tata Kelola Data di Kabupaten Musi Banyuasin” di Auditorium Pemkab Muba, Rabu (27/12/2023).
Menurutnya, tata kelola data bukan hanya persoalan data tetapi tata kelola data tersebut bisa mengakomodir untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan keadaan di lapangan.
“Tata kelola Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tepat, dengan riset mendalam terkait yang dilakukan pak Apriyadi ini tentu goal-nya akan dapat menjadikan kebijakan pengentasan atau penanganan kemiskinan di Muba dapat berjalab sempurna,” tuturnya.
Pj Bupati Muba yang juga mahasiswa Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Unsri, Apriyadi Mahmud menerangkan, persoalan kemiskinan di dunia terutama di Kabupaten Muba meningkat ketika dihadapkan pada wabah COVID-19, dimana banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin.
“Hal inilah kemudian yang memotivasi saya untuk melakukan riset tata kelola data kemiskinan di Muba,” ungkap mantan Kepala Dinas Sosial Pemprov Sumsel itu.
Apriyadi yang juga mantan Kepala Bappeda dan Kabag Kesra Muba itu mengungkapkan, dari hasil riset dirinya banyak temuan di lapangan yang sangat berbanding terbalik dengan data yang selama ini di implementasikan.
“Sehingga memperbaiki manajemen tata kelola data kemiskinan khususnya di Muba menjadi hal yang penting dilakukan agar kebijakan dan implementasi yang dijalankan bisa benar-benar tepat sasaran dan berdampak baik,” bebernya.
Ia berharap, hasil riset yang dilakukan tersebut nanti bisa meminimalisir kendala-kendala dalam upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan di Muba.
“Semoga bisa bermanfaat hasil riset ini, dan penelitian tersebut dapat memperkaya khasanah Ilmu Administrasi Publik berkaitan dengan masalah publik berupa kemiskinan,” pungkasnya. (Pinggo)