Pilarinformasi com, Ogan Ilir– Minimnya anggaran untuk belanja publikasi menuai kritik dari berbagai pihak, terutama beberapa Media yang ada di wilayah kabupaten Ogan Ilir.
Koordinator SPM (Serikat Pemuda Dan Masyarakat Sumsel), Yovi Meitaha menyesalkan kurangnya perhatian dari Pemkab Ogan Ilir terhadap sektor publikasi.
Menurutnya, informasi kepada publik adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, apalagi ini berkaitan erat dengan perkembangan Pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir.
“Ada banyak momen penting dan bersejarah yang harus segera dikabarkan kepada masyarakat, ini merupakan salah satu bagian dari rekam jejak pemerintahan yang tak boleh diabaikan”, Ucapnya, jum’at (20/07).
“Jika anggaran publikasi tidak mencukupi atau dikurangi bahkan jauh dari mencukupi, wajar saja jika beberapa media kurang tertarik meliputnya, bahkan sampai tidak ada anggaran publikasi yang cukup, terlebih karena sifatnya hanya seremoni,” ujarnya.
Yovi menegaskan bahwa efisiensi anggaran memang perlu didukung, tetapi harus dilakukan dengan bijak, Ia mengingatkan agar kebijakan pemangkasan anggaran tidak mengorbankan sektor yang memiliki dampak langsung terhadap transparansi dan pembangunan daerah yang menjadi wacana visi misi Bupati terpilih.
“Alih-alih dikurangi dan anggaran publikasi tidak mencukupi, seharusnya anggaran publikasi justru ditambah, ini menimbulkan kesan yang tidak baik.
“Peran media dalam mendukung pembangunan daerah sangat krusial, baik dalam menyampaikan informasi kebijakan maupun mengawal jalannya pemerintahan,” jelasnya.
Minimnya perhatian terhadap belanja publikasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Ogan Ilir dan ini Patut dipertanyakan, jika tidak segera disikapi, bukan hanya pemberitaan transisi kepemimpinan yang terdampak, tetapi juga keterbukaan informasi bagi masyarakat luas.
Adapun yang menjadi pertanyaan besar saat ini, kenapa Manajemen Kominfo Kabupaten Ogan Ilir tidak Tanggap terhadap masalah ini, apakah ini memang disengaja atau memang ada permainan didalam memilih-milih Media mana yang harus diperhatikan.
“Inipun akan menimbulkan masalah, apalagi beberapa Media yang tidak mendapatkan Dana Publikasi Media, ini akan menimbulkan Kecemburuan Sosial dan sudah pasti akan menambah masalah didalam Pemberitaan”, Ungkapnya.
Apakah ini ada Manajemen Pengaturan yang dilakukan oleh Kadin atau Staffnya, sehingga semua Media terkesan Dipilah-pilah oleh Oknum Pelaksana untuk Dana Publikasi Media.
Apakah ini merupakan Salah satu Program 100 hari kedua dari Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, yang Katanya BANGKIT Bersama Membangun Ogan Ilir yang lebih baik.
Sedangkan dari sisi kerja 100 hari Tahap pertama, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang mempunyai wacana BANGKIT menurut kami malah Terpuruk dan Jatuh.
Namun demikian adapun Penjelasan dari Kadin Kominfo Ferdian, secara umum Konfirmasi yang disampaikan sudah proporsional, sedikit menambahkan bahwa dengan banyaknya jumlah media yg terdaftar ditambah dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah jelas akan berdampak pada kualitas dan distribusi publikasi yang ada.
“Dinas Kominfo dengan berbagai keterbatasan yang ada selalu berupaya memaksimalkan potensi yang ada untuk Optimasi Publikasi di kabupaten Ogan ilir,, jelas Ferdian ketika merespon pertanyaan dari Konfirmasi awak media.(Hari ini Jum’at 20 Juni 2025)
Tetapi dengan adanya Pembatasan yang di Pilah – Pilih dalam Pembagian ADV Dana Publikasi Media, tetap akan menimbulkan Pro-kontra diantara para awak media karena tetap saja ada perbedaan, apalagi para awak media Putra dan Pribumi asli Ogan Ilir yang telah melakukan Kerjasama dengan membawa Proposal MOU dan itu Terdata.
Ini membuktikan bahwa tidak ada keseriusan Pemkab Ogan Ilir dalam menyikapi banyaknya media yang ada di wilayah kabupaten ogan ilir.
Ini salah satu bukti bahwa Pemkab Ogan Ilir tidak sepenuhnya memikirkan hal-hal yang menyangkut kepentingan Publikasi Media yang secara tidak langsung ikut membantu dan memberikan informasi kepada masyarakat. (Herman)
