Pilarinformasi.com, PALI– Rapat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang digelar untuk membahas polemik penonaktifan BPJS Kesehatan Gratis bagi 40.499 warga mendadak menjadi perhatian publik. Pasalnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) PALI, M. Kazrin Faruk, SKM, MM, selaku pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas kebijakan tersebut, justru tidak menghadiri rapat yang berlangsung di Kantor DPRD PALI, Senin (12/1/2026).
Ketidakhadiran Kadinkes tersebut menuai tanda tanya. Sebab, di tengah derasnya keluhan masyarakat terkait penghentian kepesertaan BPJS Gratis, kehadirannya dinilai sangat krusial untuk memberikan penjelasan langsung kepada legislatif maupun publik.
Fakta yang terungkap kemudian justru menambah kehebohan. Kadinkes PALI diketahui tidak hadir karena tengah memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, terkait tugasnya saat masih bertugas di wilayah tersebut.
Informasi itu dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PALI, Kartika Yanti, SH, MH, usai rapat berlangsung.
“Yang bersangkutan menyampaikan izin tidak bisa hadir karena sedang ada pemanggilan dari Kejari Lahat. Untuk persoalannya apa, kami belum mengetahui,” ujar Sekda kepada wartawan.
Keterangan serupa juga disampaikan Wakil Ketua II DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, SH, MH. Ia mengaku telah menerima pesan singkat dari Kadinkes sebelum rapat dimulai.
“Beliau menghubungi saya melalui WhatsApp, menyampaikan tidak dapat hadir karena sedang menjalani pemeriksaan di Kejari Lahat terkait jabatannya sebelumnya. Namun detail perkaranya kami juga tidak tahu,” kata Firdaus.
Absennya Kadinkes dalam rapat yang membahas persoalan strategis tersebut dinilai memperbesar tanda tanya publik. Terlebih, isu BPJS Gratis menyangkut hajat hidup puluhan ribu warga PALI yang kini merasa terdampak langsung.
Meski rapat dihadiri unsur DPRD PALI, Pemerintah Kabupaten PALI, serta pihak BPJS Kesehatan, namun hasil pembahasan dinilai belum sepenuhnya mampu meredam keresahan masyarakat.
Kondisi ini dikhawatirkan akan memperpanjang polemik dan memicu desakan agar persoalan penonaktifan BPJS Gratis, termasuk ketidakhadiran pejabat terkait, dapat segera dijelaskan secara terbuka dan transparan kepada publik. (Ade)
