Pilar informasi.com PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru (HD) didampingi Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang memanfaatkan momentum kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menyampaikan langsung sejumlah persoalan strategis daerah yang membutuhkan dukungan dan percepatan dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2026 di Wilayah Provinsi Sumsel yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia di Griya Agung, Selasa (10/2/2026) siang.
Di hadapan Menko AHY, Herman Deru menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah pusat di tengah kebutuhan percepatan berbagai proyek strategis nasional (PSN) dan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan izin Pak Menko, kami langsung pada pokok persoalan. Tidak ada maksud lain selain menyampaikan kebutuhan daerah yang menjadi tanggung jawab kami kepada masyarakat, sekaligus janji pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan telah disepakati bersama DPRD,” ujar Herman Deru.
Salah satu isu utama yang disampaikan adalah percepatan realisasi Pelabuhan Tanjung Carat sebagai pelabuhan laut dalam pengganti Pelabuhan Boom Baru yang saat ini berada di tengah Kota Palembang. Herman Deru menegaskan, relokasi pelabuhan tersebut telah menjadi harapan sejak delapan periode gubernur sebelumnya.
Menurutnya, Pelabuhan Boom Baru menghadapi persoalan serius akibat sedimentasi Sungai Musi yang merupakan muara Batanghari Sembilan. Pendangkalan yang terus terjadi membuat kapal-kapal besar tidak dapat beroperasi secara optimal.
“Saat pasang pun kedalaman air hanya sekitar enam meter. Kapal yang seharusnya mampu mengangkut 20 ribu ton, terpaksa hanya membawa sekitar 8 ribu ton. Ongkos tetap besar, muatan berkurang. Ini dirasakan BUMN seperti Pertamina dan Pusri, juga pihak swasta,” jelasnya.
Selain pembangunan pelabuhan, Herman Deru juga meminta perhatian terhadap akses jalan menuju dermaga Tanjung Carat yang kondisinya rusak berat dan kerap mengalami kemacetan. Jalan sepanjang sekitar 60 kilometer menuju dermaga eksisting serta ruas sembilan kilometer menuju dermaga utama membutuhkan anggaran besar karena berada di kawasan rawa.
“Untuk satu kilometer saja bisa menelan biaya hampir Rp50 miliar. Kami mohon dukungan Pak Menko untuk membantu menyambungkan serta mengoordinasikan pembiayaan ini,” katanya.
Permasalahan lain yang disampaikan meliputi kerusakan sejumlah ruas jalan nasional menuju Palembang, percepatan pengoperasian Tol Kayuagung–Palembang–Betung sebagai solusi bottleneck arus lalu lintas dari Jawa–Lampung ke Sumatera, serta percepatan pelebaran ruas Palembang–Sembawa yang dinilai masih berjalan lambat.
Gubernur juga menyinggung pentingnya percepatan pembangunan interchange Mataram di Kabupaten OKI yang telah disetujui dan akan menghubungkan sedikitnya lima kabupaten di Sumsel.
Tak kalah penting, Herman Deru menyoroti kondisi infrastruktur kawasan transmigrasi di Sumsel yang hingga kini belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, padahal kawasan tersebut telah berkembang menjadi sentra produksi strategis.
Sebagai penutup, Herman Deru menegaskan urgensi penyelesaian Bendungan Tiga Dihaji yang hingga kini mengalami keterlambatan akibat keterbatasan anggaran.
Bendungan tersebut dinilai vital untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) hingga 300 atau panen tiga kali setahun serta memperkuat suplai air bagi wilayah Komering.
“Jika Bendungan Tiga Dihaji selesai, saya yakin produksi gabah kering giling Sumsel bisa melampaui 5 juta ton,” tegasnya.
Melalui kunjungan Menko Infrastruktur AHY tersebut, Herman Deru berharap sinergi pusat dan daerah semakin diperkuat demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
Usai memimpin rapat koordinasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Sumsel agar berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan pendapatan daerah.
Ia menyampaikan bahwa arah pembangunan nasional saat ini selaras dengan visi-misi Asta Cita serta arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni memastikan pembangunan infrastruktur memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sumatera Selatan memiliki potensi luar biasa, mulai dari pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga pariwisata dan ekonomi kreatif. Semua potensi ini harus didukung infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah yang kuat,” ujarnya.
Menurut AHY, dalam rapat tersebut Gubernur Sumsel menyampaikan sejumlah proyek prioritas, termasuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat yang diharapkan memiliki kapasitas jauh lebih besar dibandingkan Pelabuhan Boom Baru.
“Pelabuhan ini penting untuk menopang sektor ekspor. Selama ini komoditas unggulan Sumsel masih banyak bergantung pada pelabuhan di provinsi lain. Kita ingin Sumsel memiliki kemandirian dan kemampuan mengekspor secara langsung,” jelasnya.
Selain pelabuhan, pembahasan juga mencakup penanganan ruas jalan nasional, jalan utama, dan jalan tol yang rusak hingga rusak berat. Perbaikan jalan dinilai krusial untuk menjaga kelancaran mobilitas orang, barang, dan jasa, terutama menjelang arus mudik Lebaran.
Proyek strategis lainnya yang menjadi perhatian adalah Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten OKU Selatan yang berperan sentral dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah juga mendorong revitalisasi kawasan perumahan dan rumah susun agar lebih layak huni dan memiliki nilai estetika, khususnya di kawasan perkotaan.
Menko Infrastruktur turut menyoroti penyediaan air bersih serta pengembangan transportasi kereta api. Tantangan yang dihadapi antara lain banyaknya lintasan sebidang yang dalam sehari dilalui hingga puluhan kali perjalanan kereta, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan dan meningkatkan biaya logistik.
“Kita dorong penanganan lintasan sebidang melalui pembangunan flyover agar lebih efisien dan aman, sekaligus menekan biaya transportasi dan logistik,” katanya.
Untuk merealisasikan berbagai proyek tersebut, AHY menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian secara paralel.
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat akan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, serta Kementerian ATR/BPN untuk memastikan kesiapan lahan yang clean and clear. Sementara pembangunan bendungan akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian terkait jaringan irigasi.
“Kita akan melihat langsung kondisi fisik di lapangan dan menentukan skala prioritas, terutama untuk jalan yang rusak berat. Jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun kita juga mendorong agar jalan provinsi serta kabupaten/kota semakin baik agar tidak terjadi bottleneck yang menghambat aktivitas masyarakat dan distribusi barang,” pungkasnya. (**)
