Pilarinformasi.com, Jakarta — Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional kembali ditegaskan oleh Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., saat menghadiri rapat koordinasi percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Betung–Tempino–Jambi. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama, Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Selasa (5/05/2026), dan dipimpin oleh Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Fadjar Dwi Wishnuwardhani.
Dalam suasana rapat yang berlangsung konstruktif dan penuh sinergi, Plt. Deputi IV menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai kendala di lapangan. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga pihak perusahaan, untuk menyampaikan secara terbuka berbagai hambatan guna dicarikan solusi bersama.
“Kami mengharapkan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak agar percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini dapat berjalan optimal. Semua kendala akan kita bahas dan carikan jalan keluarnya secara komprehensif,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten terkait, yang dinilai telah menunjukkan sikap kooperatif dalam mendukung program strategis nasional. Disebutkan pula bahwa Kantor Staf Presiden saat ini terus mengawal percepatan program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto, termasuk pembangunan infrastruktur, program MBG, dan Sekolah Rakyat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, S.H., M.H., yang hadir didampingi Kepala Dinas Perkimtan Banyuasin, Syahrial, S.T., M.T., serta Plt. Kepala Dinas Kominfo Banyuasin, Hj. Ida Bahagia, S.H., M.M., menegaskan bahwa pembangunan jalan tol tersebut merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat Banyuasin.
“Kami menyampaikan bahwa masyarakat Banyuasin sangat menantikan segera beroperasinya jalan tol ini. Kehadirannya diyakini mampu mengurai kemacetan pada jalur Palembang–Jambi yang saat ini semakin padat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati Askolani menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah proaktif dalam mendukung penyelesaian berbagai tahapan pembangunan, termasuk pembahasan langsung dengan masyarakat terkait ganti rugi lahan.
“Sebagai kepala daerah, kami telah melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat untuk memastikan proses pembebasan lahan berjalan dengan baik. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menyukseskan proyek strategis nasional,” tambahnya.
Ia juga mendorong pihak-pihak terkait, termasuk Hutama Karya dan PTPN I, agar terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, sehingga seluruh permasalahan yang masih tersisa dapat segera diselesaikan secara efektif.
Sementara itu, Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Danas, menyampaikan optimisme bahwa proses penyelesaian aset dan lahan dapat dirampungkan sesuai target. Ia menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan penyelesaian sebelum batas waktu pada 16 Juni 2026, dengan tetap mengedepankan koordinasi intensif bersama Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Di wilayah Kabupaten Banyuasin sendiri, khususnya di Kecamatan Betung dan Banyuasin III, tercatat terdapat 37 bidang lahan milik PTPN I yang tengah dalam proses penyelesaian dan ditargetkan rampung sebelum tenggat waktu.
Dukungan juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H., yang menegaskan kesiapan institusinya dalam mengawal percepatan pembangunan agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
Hal senada diungkapkan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, yang menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi berkelanjutan antar seluruh pihak. Ia juga berharap dukungan penuh dari Kantor Staf Presiden dalam mempercepat realisasi proyek, termasuk pembebasan lahan pada ruas lainnya.
“Kami tetap berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat dan berharap seluruh proses dapat berjalan cepat, tepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (**)
