Pilarinformasi.com, OKI– Mewakili Camat Kecamatan Sirah Pulau Padang Indra Husin, Kasi PMD Kecamatan Sirah Pulau Padang Ali Antoni, S.P., M.Si menghadiri Rembuk Stunting dan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa guna menetapkan prioritas, program dan Kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDes di Terusan Menang, pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Selaku tim verifikasi melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa tersebut.
Kehadirannya Kasi PMD Kecamatan Sirah Pulau Padang dalam rembuk Stunting dan Musdes ini merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan kecamatan kepada desa.
Dalam sambutannya Ali Antoni menyampaikan ada 2 pokok pembicaraan yang akan dibahas dan sepakati bersama, dan akan dipantau pelaksanaannya sampai selesai,
“Rembuk Stunting, dimana nanti akan disampaikan paparan kondisi Stunting dan konvergensinya di desa oleh KPM dan juga akan disampaikan Paparan materi tentang Stunting sudah hadir dihadapan bapak-ibu sekalian narasumber yang ahli dan kompeten dalam pencegahan dan penanggulangan Stunting di kabupaten OKI”, katanya.
Masih dikatakan Ali, “Untuk itu kami mengharapkan bapak-ibu dapat mengikuti dan memperhatikan dengan seksama karena beliau2 ini akan menyampaikan informasi yang lengkap dan benar tentang pokok pembicaraan kita hari yaitu Rembuk Stunting dan Musyawarah desa”, jelasnya.
“Musyawarah desa atau disebut nama lain musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal – hal yg bersifat strategis, seperti pada hari ini musyawarah desa perencanaan pembangunan desa guna menetapkan prioritas, program dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes”, tambahnya.
“Bpk ibu ada yang tahu berapa kali musyawarah desa diselenggarakan ?”
Musyawarah desa diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, dalam hal tertentu musyawarah desa bisa dilakukan berdasarkan kebutuhan desa, misalnya 6(enam) bulan sekali..
“Bpk ibu tahu kenapa perlu dilakukan musyawarah desa?”
Disini kami dari kecamatan selaku peninjau musdes untuk memastikan agar partisipasi masyarakat desa berlangsung secara optimal dalam musdes ini. Prinsip yang harus dijunjung dalam musdes yaitu : musyawarah desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
Kewenangan Desa untuk menyelenggarakan pembangunan menjadi titik api dari semangat Desa Membangun. Dalam regulasi Undang-undang Desa nomor 6 Tahun 2014 desa tidak lagi menjadi objek pembangunan sebaliknya desa menjadi subjek pembangunan yang secara aktif merencanakan, melaksanakan dan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa.
Pelaksanaan pemerintahan desa secara keseluruhan harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat desa.
“Kami dari kecamatan mengharapkan dan mengimbau agar musyawarah desa hari ini dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi, sikap saling menghormati atas sikap atau pendapat yang berbeda tanpa mencela, merendahkan atau pun meremehkan dengan prinsip saling toleransi.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri beberapa narasumber seperti, Teti Sumantri (Dinas PMD Kab. OKI), Irawadi (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. OKI), Ana Triana ( Korlab KB Kec. SP Padang)
Peserta Rembuk Stunting 2026 Desa yang hadir Pemerintah Desa (Kades beserta Perangkat), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Unsur PKK, KPM, Kader Posyandu Balita dan Posyandu Remaja, Kader KB, Bidan Desa, Guru PAUD, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pendamping (PD dan PLD)
Susunan Acara Rembuk Stunting:
1. Pembukaan: oleh protokol/MC.
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
3. Pembacaan Doa.
4. Sambutan dari Kepala Desa (sekaligus membuka acara).
5. Sambutan dari perwakilan Kecamatan.
6. Paparan kondisi stunting dan data konvergensi di desa oleh KPM.
7. Paparan materi tentang rembuk stunting.
8. Pembahasan dan diskusi mengenai rencana aksi pencegahan stunting.
9. Perumusan usulan kegiatan prioritas dan rancangan usulan konvergensi stunting desa.
10. Penetapan Prioritas Kegiatan .
11. Penandatanganan Berita Acara: oleh perwakilan yang terlibat.
12. Penutup.
(Febri)
