Pilar informasi.com, PALEMBANG – Universitas Sriwijaya menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan potensi otonomi akademik setelah resmi menyandang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kurikulum yang dinamis serta kesiapan mendukung berbagai program strategis pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga program kemaslahatan publik lainnya.
Rektor Unsri, Prof. Dr. Taufiq Marwa, mengatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi harus mampu bergerak dinamis agar dapat merespons kebutuhan industri dan perkembangan zaman secara cepat.
“Perguruan tinggi saat ini diarahkan agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Unsri terus berupaya menghasilkan alumni yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Secara umum, peninjauan kurikulum dilakukan setiap empat tahun, namun penyesuaian mendalam bisa dilakukan setiap semester sesuai kebutuhan,” ujar Taufiq Marwa di Palembang.
Terkait program strategis pemerintah seperti ketahanan pangan dan energi, Unsri menilai tidak selalu harus ditempuh melalui pembukaan program studi baru. Kampus memilih langkah optimalisasi terhadap program studi yang sudah ada agar lebih efektif dan efisien.
Fakultas Pertanian akan diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan nasional, sementara Fakultas Teknik diarahkan menjadi motor inovasi di bidang ketahanan energi. Meski demikian, pihak rektorat tetap membuka peluang pembukaan program studi baru apabila kebutuhan ke depan dinilai mendesak.
“Kita bisa memaksimalkan program studi yang sudah ada. Namun, jika memang diperlukan, tentu kemungkinan membuka prodi baru tetap terbuka karena kini Unsri memiliki otonomi akademik yang lebih luas sebagai PTNBH,” tambahnya.
Unsri juga menyatakan kesiapan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah. Dukungan tersebut akan diberikan melalui kontribusi pemikiran dan keahlian akademik, khususnya dari program studi Gizi serta rumpun ilmu kesehatan dan lingkungan.
Pada penerimaan mahasiswa baru tahun ini, Unsri menerima sebanyak 3.899 calon mahasiswa atau sekitar 14 persen dari total pendaftar. Dari jumlah tersebut, lebih dari 30 persen tercatat mengajukan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Pihak universitas memastikan proses verifikasi penerima KIP Kuliah akan dilakukan secara ketat dan transparan agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran.
“Kami akan melakukan verifikasi detail dan peninjauan lapangan untuk memastikan siapa saja yang benar-benar layak menerima KIP Kuliah. Ini menjadi tanggung jawab moral agar hak masyarakat kurang mampu tetap terlindungi,” pungkasnya. (Akip)
