Pilar informasi.com PALEMBANG – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Solidaritas Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI) Kota Palembang, Julyanto Saputra, ST, menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Menurutnya, program tersebut memiliki manfaat besar dalam membantu pemenuhan gizi anak-anak Indonesia dan tidak seharusnya dihentikan. Saat dihubungi via WhatsApp Kamis (23/7/2026) pagi.
Julyanto menilai, apabila masih ditemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), maka yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi serta memperbaiki mekanisme dan tata kelola pelaksanaannya, bukan menghentikan program yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kami berharap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan dihentikan. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki pelaksana dan mekanismenya agar berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” ujar Julyanto.
Ia menegaskan, SRMI Kota Palembang mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), selama seluruh proses pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Selain itu, Julyanto juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi pelaksanaan program pemerintah tersebut. Menurutnya, pengawasan dari masyarakat merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan program berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berharap masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan program ini. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pelaksanaan di lapangan dapat lebih terkontrol sehingga tujuan program benar-benar tercapai,” katanya.
Ia menambahkan, apabila Program Makan Bergizi Gratis dihentikan, dampaknya akan sangat dirasakan oleh anak-anak yang selama ini bergantung pada program tersebut untuk memperoleh asupan gizi yang layak. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi memengaruhi kualitas tumbuh kembang dan pemerataan kesempatan anak-anak Indonesia dalam memperoleh kecukupan asupan gizi.
“Jika program ini dihentikan, tentu anak-anak yang membutuhkan akan menjadi pihak yang paling terdampak. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan ketimpangan dalam kualitas sumber daya manusia dan kecerdasan generasi penerus bangsa,” tutupnya. (Akip)
